The following article covers a topic that has recently moved to center stage--at least it seems that way. If you've been thinking you need to know more about it, here's your opportunity.
JAKARTA, KOMPAS.com - Departemen Dalam Negeri merencanakan pengajuan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun agar penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang salah satu komponennya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sumber pendanaan penyelesaian SIAK itu akan dikonsultasikan disertai Wakil Presiden Boediono. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di sela-sela kegiatan National Summit 2009, di Jakarta, Jumat (30/10). œSesuai disertai peraturan, NIK akan selesai pada Desember 2011. Dari segi perencanaan dan perundang-undangan susah selesai, sekarang masih ada pembicaraan tentang pendanaan yang biayanya lebih dari Rp 6 triliun, ujar Gamawan. Pasal 101 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 soal Administrasi Kependudukan disebutkan bawa pada disaat undang-undnag ini berlaku pemerintah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat lima tahun. Hopefully the information presented so far has been applicable. You might also want to consider the following:
Lebih lanjut Gamawan mengatakan dana sebanyak Rp 6,9 triliun itu digunakan agar menyelesaikan SIAK, termasuk membuat NIK agar sekitar 170 juta penduduk yang sudah diharuskan memiliki KTP. œSebelumnya ada sekitar 150 juta penduduk ber-KTP, setelah_itu setelah pemilu ada sekitar 170 juta penduduk, coz itu ada kenaikan anggaran dari Rp 6 triliun menjadi Rp 6,9 triliun, katanya. Mendagri mengatakan bila NIK ditargetkan selesai pada Desember 2011, maka diharapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun juga bisa dipenuhi pada dua tahun anggaran ini. œSaya sudah konsultasi disertai Menteri Keuangan, apakah itu rupiah murni atau ada pinjaman lunak. Minggu depan, hal ini akan saya sampaikan ke Wapres, mungkin akan dibahas disertai menteri terkait, ujar dia. Hasil dari penyusunan SIAK itu, berdasar Mendagri, akan sangat banyak manfaatnya, salah satunya penyelenggaraan pemilu. Dia mengakui telah menerima usulan dari Kabupaten Jembrana, Bali mengenai penggunaan NIK agar pemilu kepala daerah disertai memakai sistem elektronik.
SIE Editor: made
Lebih lanjut Gamawan mengatakan dana sebanyak Rp 6,9 triliun itu digunakan agar menyelesaikan SIAK, termasuk membuat NIK agar sekitar 170 juta penduduk yang sudah diharuskan memiliki KTP. œSebelumnya ada sekitar 150 juta penduduk ber-KTP, setelah_itu setelah pemilu ada sekitar 170 juta penduduk, coz itu ada kenaikan anggaran dari Rp 6 triliun menjadi Rp 6,9 triliun, katanya. Mendagri mengatakan bila NIK ditargetkan selesai pada Desember 2011, maka diharapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun juga bisa dipenuhi pada dua tahun anggaran ini. œSaya sudah konsultasi disertai Menteri Keuangan, apakah itu rupiah murni atau ada pinjaman lunak. Minggu depan, hal ini akan saya sampaikan ke Wapres, mungkin akan dibahas disertai menteri terkait, ujar dia. Hasil dari penyusunan SIAK itu, berdasar Mendagri, akan sangat banyak manfaatnya, salah satunya penyelenggaraan pemilu. Dia mengakui telah menerima usulan dari Kabupaten Jembrana, Bali mengenai penggunaan NIK agar pemilu kepala daerah disertai memakai sistem elektronik.
SIE Editor: made